Dalam Sejarah Nasional Indonesia Kerajaan Kutai di Martapura (Muara Kaman) adalah Kerajaan Hindu Pertama di Indonesia hal ini dibuktikan dengan aksara tertua yang ada di temukan di Muara Kaman Jejak Sejarah di Muara Kaman sudah di kaji sejak abad ke 18 peneliti dari Luar Negara Indonesia pun pernah melakukan exspedisi ke Muara-Kaman. Dimasa Bupati Prof. Dr. H. Syaukani. HR.MM meberi peluang kepada Tim Penelitian dari Universitas Malang yang bekerjasama dengan Balai Arkiolog Banjarmasin melakukan penelitian dan pada tahun 2005 Bupati Kukar Prof. Dr. H. Syaukani. HR.MM meluncurkan dana APBD untuk membangun Museum Budaya Kerajaan Kutai Mulawarman.
Berdasarkan Laporan Tim Penelitian Dari Kerukunan Pemuda Pelajar Muara Kaman Dalam Diskusi Yang Direkomendasi Dengan Surat Pemda Kutai Kontor Sosial Politik No.200/602/220/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 Yang Memberi Ijin Diskusi Kepada A. Iansyahrechza. F selaku Ketua Umum Kerukunan Pemuda Pelajar Muara Kaman Di Laksanakan Di Gedung Pertemuan Umum Ke. Muara Kaman Dari Tanggal 17-18 Nopember 1999 Ditandatangani An. Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Kutai Suprapto Nik V-1457/D, Guna Melaporkan Hasil Penelitian Ilmiah Tentang Sejarah Kebudayaan Kerajaan Kutai Yang di Ikutkan Dalam Lomba Penelitian Ilmiah Remaja ke 21 Tahun 1997 Dan Mendapat Penghargaan di Jakarta 20 Agustus 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Panitia Penyelenggara Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Di Tandatangani Direktur Pendidikan Menengah dan Umum Dr. Boediono Nip 130 344 755, Mengenai Kerukunan Kesejahteraan Keluarga Pemuda Pelajar Muara Kaman di Bentuk dan mendapat Surat Keterangan Organisasi No. 430/1061/DPK-VI/IX/1997 Nomor Induk 011/1997 Yang Didirikan Pada tanggal 15 Juni 1995 Dan Didaptarkan pada Tanggal 15 September 1997 Di Tanda tangani An. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Kutai H. Aspul. Y NIP. 550 001 606. Pada Tahun 1999 Oleh Prakarsa Prof. Dr. H. Syaukani. HR.MM Dan Drs. H. Asfihan Syamsu memberikan Keuangan untuk Membentuk Forum Kerabat Kerajaan Kutai Mulawarman guna mempersiapkan Upacara Adat Mulawarman Dalam Rangka mengembalikan Adat Kebudayaan Warisan Raja Mulawarman dan Forum Ini bertugas mengumpulkan Informasi Tentang Tata Cara Upacara dan Menyusun Kepanitiaan Sebagai Penyelengaraan Tepatnya Pada Tahun 2000 Forum Komunikasi Kerabat Mulawarman Yang Di Bawah Pengawasan Drs. H. Asfihan Syamsu Membuat Laporan Kepada Prof. Dr. H. Syaukani. HR.MM Dan Melalui Anggaran APBD 2021, Prof. Dr. H. Syaukani. HR.MM menyetujui Anggaran Upacara Adat Mulawarman Ditetapkan Pada Tanggal 03 September 2001 Tujuan Upacara ini pertama Untuk Mengembalikan Adat Istiadat Warisan Mulawarman Dan Menujuk Pemangku Kerajaan Kutai Mulawarman dan Pemangku Adat Kecamatan Muara Kaman (Kepala Adat Besar Muara Kaman) Pemangku Kerajaan Adalah Penerus Forum Komunikasi Yang Diatur Sendiri Oleh Kerabat sedangkan Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Kaman Di Syahkan Oleh Pemerintah Kabupaten Dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
Dalam Upacara Adat Mulawarman Tanggal, 03-09 September 2001 Dilandasi oleh Preda Kabupaten Kutai kartanegara No 7 Tahun 2000 Tentang Pemberdayan, Pelestarian , Perlindungan dan Pembinaan Adat sehingan Peluang Untuk Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai sebuah Lembaga Adat dan Kebudayaan dapat selaras dengan Hukum Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memulai Perjuangan Legalitas untuk Kerajaan Kutai Mulawarman, Karena untuk mendapatkan Keuangan di Daerah Maka Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Kaman adalah pengerak dan Pengiat Upacara Adat Mulawarman, Dilain itu Dewan Pimpinan Pusat Harpaku Yang Di Pimpin oleh Syainara dan Ahmad Harsono Terus Melakukan Surpey Lapangan yang hasilnya di Laporkan Kepada Pembina Utama Yaitu Bupati Kukar Prof. Dr. H. Syaukani. HR.MM, Membantu Perjuangan Untuk menjadi Dasar Dasar Legal Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Yang Baru Pada Tahun 2016 Mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar